0 Alasan FPKS Menolak Memberhentikan Walikota

Penolakan Fraksi PKS terhadap usulan enam fraksi di DPRD Surabaya untuk memberhentikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, cukup berdasar. Ada beberapa alasan tentang dukungan fraksi itu kepada wali kota. Sikap itu tertuang dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Fraksi PKS Fatkur Rohman. Dalam pernyataan itu, Fraksi PKS dengan tegas menyatakan tak setuju atas rekomendasi Panitia Angket untuk memberhentikan wali kota.

?Ketidaksetujuan Fraksi PKS karena berdasar belum cukupnya data dan bukti yang mengarah pada pemberhentian wali kota terkait penyusunan Perwali 56 dan 57,? ujar Fatkur. Selain itu, lanjut Fatkur, sikap fraksi ini berdasar hasil konsultasi Panitia Angket ke Kementrian Dalam Negeri pada 18 Januari 2011. Pihak Kementrian Dalam Negeri berpendapat bahwa adanya pelanggaran prosedur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota Surabaya 56 dan 57 tahun 2010, dapat diselesaikan dengan klarifikasi Gubernur atas Perwali tersebut.

?Penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket dikatakan terlalu jauh, karena kewenangan akan hal ini ada di Bidang Pengawasan Pemerintah. DPRD dapat menilai dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban wali kota mengenai kebijakan dimaksud, dan memberikan masukan terhadap kinerja wali kota akan hal tersebut,? kata Fatkur. Terkait permasalahan penyusunan Perwali, itu sudah menyangkut teknis pelaksanaan prosedur di dalam tubuh pemerintah. Begitu juga dengan Gubernur Jatim yang telah memberikan klarifikasi terkait Perwali itu. Bahkan klarifikasi itu sudah ditindaklanjuti wali kota dengan keluarnya Perwali revisi, yakni Perwali 70 dan 71 tahun 2010. Revisi Perwali itu juga telah disampaikan ke pemerintah pusat.

?Dengan pertimbangan itu, Kementrian Dalam Negeri berpendapat bahwa pengajuan Hak Angket ini terlalu lemah. Karena tidak ada pelanggaran undang-undang yang terkait dengan faktor victimogen (menimbulkan korban kejahatan, red) dan criminogen (menyebabkan timbulnya kejahatan, red),? papar Fatkur. Fraksi PKS juga sudah berkonsultasi ke Gubernur Jatim pada 7 Januari. Hasilnya, disampaikan jika pelanggaran etika tidak bisa dihukum. Etika ada di undang-undang tetapi tidak masuk hukum. Norma dan etika tidak bisa diregulasi menjadi hukum publik. Sanksinya hanya berupa sanksi sosial. Dikatakan bahwa pelanggaran undang-undang harus tekstual dan tidak bisa ditafsirkan.

ries/bsn
Sumber : beritasurabaya.net, 3-2-2011

Read more

0 PKS : Pemkot Harus Terus Bantu Pakal

Bencana banjir yang melanda Sumberejo, Pakal, sudah memasuki hari keempat. Evakuasi yang dilakukan tim penolong juga terus berjalan. Hanya saja, 800 kepala keluarga di daerah itu, mengaku kekurangan bahan makanan. Tak hanya itu, pascabanjir, biasanya rentan penyakit. Karena itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Reni Astuti, meminta kepada Pemkot Surabaya agar lebih memerhatikan warganya yang tertimpa musibah.

Reni, politikus PKS ini meminta kepada pemkot agar segera mengirimkan bantuan bahan makanan dan obat-obatan. Hal ini sangat penting, mengingat aktivitas warga sekitar sangat terganggu dengan banjir tersebut. Mereka tentu lebih mengurusi keluarganya daripada mencari nafkah. “Obat-obatan yang paling dibutuhkan. Biasanya, pascabanjir, rentan penyakit kulit dan diare. Karena itu, pemkot melalui Dinas Kesehatan Kota harus memantau dan mengawasi hal tersebut. Jangan sampai, masalah kesehatan diabaikan,” kata Reni, Jumat (04/02/2011).

Sementara, sejak kemarin malam, bahan makanan yang dikumpulkan pemkot sudah terlihat menumpuk di rumah dinas wali kota. Bahan makanan itu akan segera dikirim ke kawasan yang tertimpa musibah. ries/bsn

sumber : beritasurabaya.net, 4-2-2011

Read more

0 PKS Ajak NU dan Muhammadiyah Bekerja Sama untuk Menguatkan Islam Moderat di Indonesia

PB NU Pilih Hati-Hati

Jakarta (GP Ansor online): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berusaha menegaskan diri sebagai partai tengah. Dua organisasi Islam yang kerap direpresentasikan sebagai kekuatan Islam moderat di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, sedang intens didekati. Dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu bakal diajak bekerja sama untuk menguatkan Islam moderat di Indonesia. Bentuknya masih akan dibicarakan lebih lanjut antara tiga pihak. 

Namun, hingga saat ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) masih memilih berhati-hati menyikapinya. ”Sekalipun, upaya mengembangkan moderatisme adalah hal yang baik sebenarnya,” ujar Ketua PB NU Slamet Effendy Yusuf kepada Jawa Pos. ”Jadi, sangat mungkin kerja sama PKS-NU itu memang baru niat DPP PKS,” ungkapnya. Slamet mengakui, dirinya sempat dihubungi petinggi PKS terkait hal tersebut beberapa waktu lalu. PKS tampak serius menjajaki kemungkinan kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah. Bahkan, mereka telah melakukan pertemuan dengan PP Muhammadiyah untuk membahas hal tersebut. ”Kami sedang jajaki untuk bersama-sama mendorong penguatan Islam moderat,” ujar Sekjen DPP PKS Anis Matta di Jakarta, Minggu (5/9).

Menurut dia, sama halnya dengan NU-Muhammadiyah, PKS sejatinya juga merupakan bagian dari kekuatan Islam moderat di Indonesia. ”Kami juga memiliki posisi ekstrem terkait Islam moderat dan itu harus dipertahankan,” ungkap Anis memberikan alasan pentingnya kerja sama.

Sebagai tahap awal, dia menyatakan bahwa mulai dirancang pelaksanaan forum bersama untuk mematangkan rencana kerja sama nanti. Dalam forum itu, diharapkan kesepahaman bersama sebagai pijakan kerja sama lebih lanjut sudah bisa tercapai. ”Semacam kongres pemikiran Islam Indonesia dulu lah untuk awalan,” imbuh wakil ketua DPR tersebut.

Apakah semua itu merupakan bagian dari upaya PKS menegaskan diri sebagai partai tengah? Anis tak membantah. ”Saat ini, kami hanya ingin masuk pada domain wacana kebangsaan yang lebih strategis. Sekaligus sesuai dengan semboyan kami, yaitu PKS untuk semua,” tegasnya. Di tempat terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan PKS. Dia berharap silaturahmi yang akan coba dibangun dengan PKS nanti tidak hanya secara simbolis. ”Silaturahmi itu harus lebih ke substantif”.

Editor: IC
Sumber: Jawapos/dyn/c5/tof

Read more

0 Ribuan Kader PKS Siap Bekerja untuk Jakarta

Ribuan Kader PKS Siap Bekerja untuk Jakarta-AdeKurniawana-Sabili

JAKARTA - Sekira 50.000 kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta hadir pada acara Parade Pemuda Bekerja untuk Jakarta yang di pusatkan di Silang Barat Monas Jakarta, Ahad (10/10/2010).

Massa PKS telah tiba di lokasi sejak pukul 07.00 WIB. Usai menggelar orasi, para tokoh PKS bersama-sama massa kemudian bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia. Di sepanjang jalan, acara juga dimeriahkan dengan lima titik panggung statis yang menampilkan kekhasan masing-masing Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS se–Jakarta. Setelah sampai di Bundaran Hotel Indonesia, para tokoh dan massa PKS secara bersama-sama melepaskan balon bertajuk Bekerja untuk Jakarta yang menjadi simbol launching tema besar PKS DKI Jakarta pada Muswil kedua 15-17 Oktober 2010.

Parade Pemuda ini, dimeriahkan dengan beragam profesi, mulai barisan tenaga medis, guru, pelajar, mahasiswa, dan pengusaha. Acara juga dimeriahkan dengan beragam atraksi   di sepanjang jalan MH Thamrin, seperti Ondel-ondel, Marching Band, Tanjidor, Barongsai juga badut dan akrobat. Hadir pada acara ini, para anggota Fraksi PKS DPR RI,  diantaranya Adang Daradjatun, Ahmad Zainuddin, dan Achmad Rilyadi. Hadir pula Anggota FPKS DPRD DKI Jakarta, diantaranya Triwisaksana, Igo Ilham, Selamat Nurdin, Nurjannah Hulwani, Rifkoh Abriani, dan Kurniasih Mufidayati. Para anggota legislatif PKS ini, hadir dengan menggunakan pakaian asli Betawi ala Pitung, yaitu celana batik, baju koko dan sarung lipat yang diselempangkan di leher.

Parade Pemuda merupakan acara pembuka dari rangkaian acara Musyawarah Wilayah ke–2 PKS DKI Jakarta. Parade yang disertai jalan sehat ini  menjadi simbol ajakan PKS Jakarta kepada masyarakat, agar selalu siap Bekerja untuk Jakarta. Menurut Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Parade Pemuda Bekerja untuk Jakarta  mengandung pengertian bahwa PKS ingin mengajak masyarakat Jakarta untuk mewujudkan Jakarta yang bersih dan hijau, menjaga kerukunan antarmasyarakat, mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan responsif, memperbaiki kondisi lingkungan dari lingkungan yang terdekat dan menjadikan profesi yang dimilikinya sebagai modal untuk memperbaiki Jakarta.

Muswil ke-2 PKS Jakarta  sendiri akan berlangsung mulai tanggal 15 hingga 17 Oktober 2010 di kawasan Senayan Jakarta. Pembukaan Muswil dilakukan di Ballroom Hotel Century. Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq, rencananya akan membuka acara tersebut, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga diagendakan memberikan sambutan. Selain dipenuhi dengan agenda persidangan, Muswil ke-2 PKS Jakarta juga menyelenggarakan acara luar sidang diantaranya, Seminar Pemindahan Ibukota versus Revitalisasi Tata Ruang Kota, Panggung Gembira, Talkshow, Bazaar, Donor Darah, dan PKS mendekati Pemuda Mall.(okezone)

Read more

0 Mahfud Siddieq : PKS Butuh Rp200 Miliar untuk Verifikasi

JAKARTA, RIMANEWS- Ketua DPP PKS Bidang Media Mahfud Siddieq mengatakan Partai Keadilan Sejahtera sudah membentuk tim verifikasi partai internal yang akan bekerja selama satu setengah bulan. Kegiatan ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp200 miliar. "Sebagian besar kantor perwakilan di daerah itu kontrak. Biasanya sewa setahun, dua tahun. Tapi, dengan adanya UU Parpol, mereka setidaknya harus tetap hingga 2014. Hitungan kasar paling tidak untuk verifikasi parpol ini anggarannya mencapai Rp200 miliar," kata Ketua DPP PKS Bidang Media Mahfud Siddieq kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/1).

Rapat pleno PKS memutuskan Ketua Bapilu/Bapilukada PKS Zahfan Badri sebagai ketua tim verifikasi tersebut. Tim ini bertugas memastikan bahwa PKS sudah siap seratus persen menghadapi mekanisme verifikasi yang dilakukan pemerintah sebagai syarat kepesertaan pemilu. Namun, ia sendiri hingga kini belum mengetahui metode teknis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terkait kewajiban ini. "Sampai saat ini, belum ada penjelasan dari pemerintah bagaimana teknis pelaksanaan verifikasi," cetusnya.

Untuk memantapkan gerak tersebut, PKS segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional pada Pebruari mendatang di Yogyakarta. Menurut Wakil Ketua DPP PKS bidang politik, hukum, dan keamanan Agus Poernomo, ajang mukernas tersebut sekaligus memantapkan struktur baru dan kelengkapan administrasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah. PKS juga akan menyelipkan perubahan AD/ART untuk merespon adanya pasal didalam UU Parpol terbaru. "Seperti pendidikan politik, pola rekrutmen pejabat publik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif, itu kita akan masukkan," sahutnya soal poin perubahan AD/ART.(mi/ian)

Read more

0 PKS Tuntut Tiga Hal dari Setgab

JAKARTA, RIMANEWS-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merumuskan tiga masukan kepada Sekretariat Gabungan (Setgab) parpol koalisi pendukung pemerintah. Masukan itu dimaksudkan agar Setgab lebih kokoh pada 2011. Selain itu, PKS menginginkan agar demokrasi berlangsung lebih efisien, namun dinamikanya tetap bisa berjalan. Hal itu agar rakyat bisa merasakan kemaslahatan. "Ada tiga hal yang diperlukan Setgab, yaitu manajemen yang lebih baik, leadership yang lebih baik, dan kerangka kerjasama politik yang lebih jelas," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Mustafa Kamal dalam pidato politiknya pada Refleksi Akhir Tahun 2010 PKS di Hotel Sahid Jaya, Ahad (26/12).

Acara itu dihadiri pimpinan PKS di tingkat partai maupun DPR, serta sejumlah analis politik. "Mudah-mudahan Setgab di 2011 lebih kokoh, demokrasi lebih efisien tapi dinamikanya jangan sampai hilang. Bangsa ini membutuhkan demokrasi yang lebih efisien, supaya tidak terlalu banyak huru hara, terlalu ramai di televisi tapi kemudian substansi sendiri, kemaslahatan bagi rakyat itu menjadi berkepanjangan, bertele-tele. Ini tantangan bagi setgab," kata Mustafa memaparkan.

Mustafa mengatakan, dirinya pernah dipanggil ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas terkait Setgab. "Beliau (Presiden) mengatakan Setgab ini agar dikelola sehingga tidak terkesan ada penyeragaman, jadi Setgab dibuat bukan untuk penyeragaman. Itu artinya, saya menangkap, beliau menginginkan ada kultur dialogis, kultur keterbukaan, kebersamaan, kesetaraan, musyawarah di antara peserta koalisi untuk mencapai satu konsensus," katanya.(ACH/REP)

Read more

0 Samakan Frekuensi Politik di Jatim, PKS dan Demokrat Bentuk Pokja

SURABAYA, RIMANEWS - DPW PKS bersama DPD Demokrat Jatim membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyamakan frekuensi politik di Jatim. Kedua parpol ini tak ingin kasus kerusuhan di Pasuruan menjalar ke beberapa daerah lain di Jatim. "Kasus kerusuhan umat beragama ini sudah menjalar ke Pasuruan, setelah di Cikeusik dan Temanggung. Rentetan kasus kerusuhan ini musti menjadi perhatian semua pihak, termasuk partai politik," kata Ketua DPW PKS Jatim, Hamy Wahyunianto kepada sejumlah wartawan usai pertemuan dengan DPD Demokrat Jatim di Surabaya, kemarin.

Selain kasus anarkis, tim Pokja PKS dan Demokrat Jatim juga bertugas untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar terhadap munculnya berbagai masalah yang terjadi di Jatim. Berbagai persoalan yang turut menjadi sorotan tim Pokja ini adalah pemakzulan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, tol tengah dam jalan lintas selatan (JLS). "Tim pokja ini nantinya akan memberi rekomendasi kepada pimpinan partai. Tim pokja ini bukan berasal dari pimpinan dewan, namun parpol. Dua bulanan sekali, pokja ini ketemu membahas berbagai persoalan itu," ujarnya.

Pihaknya mengutuk kasus penyerangan gereja di Temanggung, Jawa Tengah. Apapun alasannya, segala bentuk kekerasan tidak diperkenankan oleh agama. "Agama mengutuk segala aksi kekerasan dengan dalih apapun. Kata Pangdam V Brawijaya, kasus di Temanggung itu ada pemicunya," tuturnya.

Kasus kekerasan ini, menurut Hamy, sebenarnya, sudah sering terjadi. Tapi karena terjadi rentetan kerusuhan, maka kasus anarkis yang melibatkan umat beragama ini menjadi luar biasa. Terakhir, aksi anarkis terjadi di Pasuruan, Selasa (!7/2). "Kasus di Pasuruan tak akan meletus, kalau semua pihak yang terlibat dalam kerusuhan bisa menahan diri. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang ingin membuat kondisi di wilayahnya aman," ujarnya.

Ketua umum DPD Demokrat Jatim Ibnu Hajar sepakat dengan Hamy. Menurutnya, kerukunan hidup beragama perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan beragama sangat penting, mengingat banyaknya kasus kerusuhan yang melibatkan umat Islam, seperti di Cikesik, Banten dan Temanggung. "Kita ikuti perkembangan tiga kasus dari Polri. Bukan kewenangan saya untuk mengungkap siapa dalangnya. Biarkan polisi bekerja mengungkap motif dan siapa dibalik aksi kerusuhan itu," ujarnya.

Pertemuan PKS dan Demokrat Jatim ini, menurut Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Fandi Utomo digelar karena memiliki visi sama yakni ingin membangun dan memajukan Jatim dengan kegiatan sendiri. "Sebagai partai pengusung Gubernur Soekarwo, kami ingin memastikan jika Soekarwo Qhusnul Qotimah bekerja untuk
rakyat," tandasnya. (BW)

Read more

0 Mukernas PKS : Bekerja untuk Indonesia

Islamedia - Mukerna PKS di Yogyakarta akan tentukan sikap PKS untuk maju sebagai kontestan dalam Pemilihan Presiden 2014. PKS tidak akan hanya menjadi partai pendukung calon pada pemilu tersebut. "Yang penting sikap dan posisi dasar dulu untuk maju sebagai kontestan, soal nama itu perlu proses lanjutan," ujar Politisi PKS, Mahfudz Siddiq, saat dihubungi Republika, Ahad (13/02). 

Menurutnya, opsi-opsi tentang pilihan sikap itu akan menjadi salah satu pembicaraan penting di dalam mukernas.  Mukernas PKS ini merupakan puncak dari proses konsolidasi organisasi PKS setelah Pemilu 2009. Tema besar yang diangkat dalam mukernas ini adalah 'Bekerja Untuk Indonesia'. PKS akan lebih menujukan eksistensi mereka sebagai working party. "Sebagai partai yang memang tidak tumbuh musiman tapi memang dia beraktivitas secara terus menerus langsung ke basis masyarakat," kata Mahfudz.[republika.co.id]

Dan dalam mendukung kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS 2011, panitia juga menyelenggarakan ‘Festival Lomba Mukernas PKS 2011′. Lomba ini terdiri dari Lomba Fotografi, Lomba Kartun dan Lomba Blog. Dalam mengikuti perlombaan ini, peserta wajib mengikuti tema yang dibuat oleh panitia, yaitu ‘PKS Bekerja untuk Indonesia’.Panitia menyediakan hadiah uang tunai total belasan juta rupiah bagi para peserta yang memenangi lomba ini.

kunjungi : LOMBA MUKERNAS PKS

Read more

0 Bekerja untuk Indonesia adalah Ibadah

Mental pejuang yang rela mati, berkorban demi kemerdekaan bangsa sungguh merupakan mental asli bangsa Indonesia. Meniru mental yang pejuang miliki, saat ini tidak diperlukan lagi lumuran darah, cukup suatu pemikiran intelektual untuk lebih bisa memerdekakan bangsa Indonesia.

Benar Indonesia telah merdeka dari perang penjajahan bangsa lain, tetapi selama ini pula Indonesia belum merdeka dari rasa ketergantungannya terhadap dana pinjaman asing. Saat bangsa Indonesia merasakan kenyamanan tinggal di Indonesia dengan segala sesuatu yang murah, ternyata itu semua adalah harga murah yang harus dibayar diawal, dan pada akhirnya bangsa Indonesia harus mulai terbiasa dengan segala sesuatu yang agak mahal sedikit. Entah mengapa mental pemerintahan sekarang ini tidak seperti mental para pejuang dahulu. Padahal pejuang jaman dulu tidak diberi upah pun, mereka mati – matian membela Indonesia, sedangkan pemerintahan sekarang sudah mendapat gaji yang layak saja masih merasa kurang dengan mencari celah untuk bisa menambah pundi – pundi kekayaannya melalui korupsi.

Seandainya saja pemerintah kembali merenungi perjuangan para pejuang dan segera sadar kesalahannya selama ini, saya yakin mentalnya akan sedikit lebih terbangun kearah yang lebih baik. Bukan lagi mental berjuang untuk diri sendiri, tetapi mental berjuang demi bangsa dan negara.

Dalam pandangan Islam, bekerja ataupun berjuang merupakan suatu tugas yang mulia, yang akan membawa diri seseorang pada posisi terhormat, bernilai, baik di mata Allah SWT maupun di mata ummat. Oleh sebab itulah, Islam menegaskan bahwa bekerja/berjuang merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan Ibadah. Orang yang bekerja/berjuang akan mendapat pahala sebagaimana orang beribadah. Sedangkan dalam pandangan Allah SWT, seorang pekerja keras (di jalan yang diridhai Allah tentu lebih utama ketimbang orang yang hanya melakukan ibadah (berdo’a saja misalnya), tanpa mau bekerja dan berjuang, sehingga hidupnya melarat penuh kemiskinan. Orang-orang yang pasif dan malas bekerja, sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur.

Rasulullah SAW amat prihatin terhadap para pemalas. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Abu Dawud dikisahkan, bahwa pada suatu hari beliau menjumpai seorang sahabat sedang duduk bersimpuh di dalam masjid, ketika semua orang sedang giat bekerja. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengangkat dan mencium tangan seorang lelaki yang sedang bekerja keras. Lantas beliau bersabda: “Bekerja keras dalam usaha mencari nafkah yang halal adalah wajib bagi setiap musalim dan muslimah”. Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-Nya yang mempunyai hutang usaha, dan siapa saja yang bersusah payah serta bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, lantaran mereka seperti Fi Sabilillah (pejuang dijalan Allah) ‘Azza Wa Jalla”. (HR. Ahmad).

dari beberapa sumber

Read more

0 Tak Bosan Bekerja Untuk Indonesia, PKS Kini Membuat "Rumah Sejahtera” Untuk Korban Merapi

Suaranews - Magelang, Partai Keadilan Sejahtera meresmikan program yang bernama "Rumah Sejahtera" buat pemulihan masyarakat yang dilanda dampak letusan Gunung Merapi sesudah sebelumnya para relawan partai ini membantu penanganan tanggap darurat. Program "recovery" korban Merapi itu diresmikan pada Selasa di Dusun Dermo, Desa Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Hadir di antara peluang itu antara lain Koordinator Program Recovery Ekonomi PKS Jateng Budi Hartanto, Koordinator Tim Penanggulangan Bencana (P2B) PKS Jateng Agus Abdul Latif, serta staf DPP daerah Jateng-DIY Sri Praptono.

Sri Praptono menyampaikan, program "Rumah Sejahtera" dibuat di empat kota yang dilanda dampak letusan merapi yaitu Magelang, Boyolali, Klaten, serta Sleman, wilayah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan dia, program itu bertujuan memulihkan keadaan masyarakat sesudah pulang asal pengungsian, yang antara lain meliputi program pemberdayaan ekonomi warga, trauma healing warga, pendampingan pendidikan anak dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia menyebutkan, di kabupaten Magelang ada 20 dusun yang menjadi sasaran program tersebut yakni enam dusun di Kecamatan Srumbung, delapan dusun di Kecamatan Dukun, dan enam dusun di Kecamatan Sawangan.

Agus Abdul Latif mengatakan, "Rumah Sejahtera" dirancang sebagai program pemulihan warga Merapi yang berbasis kebutuhan dan potensi masyarakat di dusun yang dijadikan sasaran. "PKS memberikan stimulan, memfasilitasi dan mendampingi masyarakat agar bisa berdaya kembali," katanya. Ia mencontohkan, di Dusun Dermo potensi masyarakat adalah bidang pertanian dan perkebunan sayur mayur, sehingga PKS memberikan stimulan berupa bibit sayur dan padi serta pupuk lewat kelompok tani sekaligus pendampingannya oleh fasilitator yang telah berpengalaman.

Di Dusun Dermo I dan II terdapat 16,5 hektare lahan sayur dan 19 hektare sawah yang menjadi sumber penghasilan pokok bagi masyarakat. Sebagian besar rusak terkena abu vulkanik. "Kami fokuskan program recovery ekonomi untuk membangkitkan sektor pertanian ini," kata Agus yang juga anggota DPRD Jateng ini. Di dusun lain, katanya, program pemberdayaan dan jenisnya akan berbeda-beda menyesuaikan kondisi wilayah yang terkena dampak bencana. Namun, penyalurannya tetap melalui kelompok usaha bersama semacam kelompok tani agar memudahkan koordinasi dan pendampingannya.

Selain bidang ekonomi, program kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian dalam tahap recovery ini. Apalagi banyak warga yang terserang penyakit infeksi saluran pernapasan dan juga gangguan psikologis sehingga PKS menerjunkan sejumlah dokter, perawat, terapis trauma healing. Budi Hartono mengatakan, sejumlah kerja sama dilakukan dengan berbagai lembaga untuk menjangkau sasaran bantuan warga yang lebih luas. "Bahkan untuk bidang kesehatan, kami melakukan kerja sama internasional dengan LSM Haluan dari Malaysia yang sudah sejak bulan lalu menerjunkan tenaga medis dan obat-obatan di daerah Boyolali," jelasnya.

Untuk mengatasi gangguan psikologis, katanya, 100 terapis PKS mulai menangani warga terutama-anak-anak yang paling rentan terkena dampak. Mereka diterjunkan di pos-pos "Rumah Sejahtera" PKS dan pusat-pusat kegiatan warga.

Pada peresmian program recovery ini, PKS memberikan bantuan paket logistik kepada masyarakat serta menerjunkan 195 relawan untuk bekerja bakti membersihkan fasilitas umum di Dusun Dermo.(antara/suaranews)

Read more

0 Bekerja untuk Indonesia, PKS Tarik Dukungan!

JAKARTA, RIMANEWS- Musyawarha Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (Mukernas PKS) yang berlangsung  di Yogyakarta akan menentukan sikap partai untuk maju sebagai kontestan dalam Pemilihan Presiden 2014. PKS tidak akan hanya menjadi partai pendukung calon pada pemilu tersebut. dan ada kemungkinan PKS akan mencabut mandatnya, artinnya akan keluar dari Setgab.

"Yang penting sikap dan posisi dasar dulu untuk maju sebagai kontestan, soal nama itu perlu proses lanjutan," ujar Politisi PKS, Mahfudz Siddiq, saat dihubungi Minggu (13/02/2011).
Menurutnya, opsi-opsi tentang pilihan sikap itu akan menjadi salah satu pembicaraan penting di dalam mukernas.  Mukernas PKS ini merupakan puncak dari proses konsolidasi organisasi PKS setelah Pemilu 2009.

Tema besar yang diangkat dalam mukernas ini adalah 'Bekerja Untuk Indonesia'. PKS akan lebih menujukan eksistensi mereka sebagai working party. "Sebagai partai yang memang tidak tumbuh musiman tapi memang dia beraktivitas secara terus menerus langsung ke basis masyarakat," kata Mahfudz.(rep/ian)

Read more