Samakan Frekuensi Politik di Jatim, PKS dan Demokrat Bentuk Pokja

SURABAYA, RIMANEWS - DPW PKS bersama DPD Demokrat Jatim membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyamakan frekuensi politik di Jatim. Kedua parpol ini tak ingin kasus kerusuhan di Pasuruan menjalar ke beberapa daerah lain di Jatim. "Kasus kerusuhan umat beragama ini sudah menjalar ke Pasuruan, setelah di Cikeusik dan Temanggung. Rentetan kasus kerusuhan ini musti menjadi perhatian semua pihak, termasuk partai politik," kata Ketua DPW PKS Jatim, Hamy Wahyunianto kepada sejumlah wartawan usai pertemuan dengan DPD Demokrat Jatim di Surabaya, kemarin.

Selain kasus anarkis, tim Pokja PKS dan Demokrat Jatim juga bertugas untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar terhadap munculnya berbagai masalah yang terjadi di Jatim. Berbagai persoalan yang turut menjadi sorotan tim Pokja ini adalah pemakzulan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, tol tengah dam jalan lintas selatan (JLS). "Tim pokja ini nantinya akan memberi rekomendasi kepada pimpinan partai. Tim pokja ini bukan berasal dari pimpinan dewan, namun parpol. Dua bulanan sekali, pokja ini ketemu membahas berbagai persoalan itu," ujarnya.

Pihaknya mengutuk kasus penyerangan gereja di Temanggung, Jawa Tengah. Apapun alasannya, segala bentuk kekerasan tidak diperkenankan oleh agama. "Agama mengutuk segala aksi kekerasan dengan dalih apapun. Kata Pangdam V Brawijaya, kasus di Temanggung itu ada pemicunya," tuturnya.

Kasus kekerasan ini, menurut Hamy, sebenarnya, sudah sering terjadi. Tapi karena terjadi rentetan kerusuhan, maka kasus anarkis yang melibatkan umat beragama ini menjadi luar biasa. Terakhir, aksi anarkis terjadi di Pasuruan, Selasa (!7/2). "Kasus di Pasuruan tak akan meletus, kalau semua pihak yang terlibat dalam kerusuhan bisa menahan diri. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang ingin membuat kondisi di wilayahnya aman," ujarnya.

Ketua umum DPD Demokrat Jatim Ibnu Hajar sepakat dengan Hamy. Menurutnya, kerukunan hidup beragama perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan beragama sangat penting, mengingat banyaknya kasus kerusuhan yang melibatkan umat Islam, seperti di Cikesik, Banten dan Temanggung. "Kita ikuti perkembangan tiga kasus dari Polri. Bukan kewenangan saya untuk mengungkap siapa dalangnya. Biarkan polisi bekerja mengungkap motif dan siapa dibalik aksi kerusuhan itu," ujarnya.

Pertemuan PKS dan Demokrat Jatim ini, menurut Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Fandi Utomo digelar karena memiliki visi sama yakni ingin membangun dan memajukan Jatim dengan kegiatan sendiri. "Sebagai partai pengusung Gubernur Soekarwo, kami ingin memastikan jika Soekarwo Qhusnul Qotimah bekerja untuk
rakyat," tandasnya. (BW)